Sejak akhir 2019, pengelola desa budaya sedang melaksanakan pembenahan kelembagaan, baik sistem administratif, sistem keuangan, restrukturisasi, sistem pengambilan kebijakan pengelolaan, dan program pemberdayaan.
PJ Ketua Bumi Panggung Fajar Budiaji mengatakan, “Pengelola Desa Budaya Panggungharjo tidak hanya lagi memandang desa budaya hanya sebagai status predikat maupun penyelenggara event saja, namun lebih memaknai desa budaya sebagai pengelola hasil kebudayaan khususnya tradisi lokal.”
“Tidak hanya sanggar seni yang dikelola namun berbagai aspek yang mengacu kepada 10 objek pemajuan kebudayaan. Pengelola Desa Budaya Panggungharjo sendiri menyadari masih banyak tugas yang perlu dikerjakan, tidak hanya pentas namun juga berfokus kepada pelestarian hasil kebudayaan tradisi lokal. Salah satunya penerapan nilai dan norma tradisi.” Ucapnya
Dalam masa yang hampir mematikan berbagai aspek sosial budaya ini, Bumi Panggung mencoba strategi baru dalam pelestarian budaya tradisi yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Seperti festival virtual bumi panggung yang diselenggarakan pada agustus 2020 lalu. Dalam festival tersebut Bumi Panggung mencoba mengabadikan hasil-hasil kebudayaan yang ada dengan cara mendokumentasikan beberapa potensi di 14 pedukuhan berformat teks, foto dan juga video. Selain itu strategi terbaru yakni pemberdayaan potensi para pelaku seni grafis visual dengan cara penjualan merchandise budaya tradisi melalui sistem gotong royong.
“Tak mudah memang dalam mengelola kebudayaan, terutama ketika desa budaya sendiri tidak diakui oleh masyarakat sehingga banyak yang acuh tak acuh dengan pelestarian jati diri bangsa tersebut. Bumi Panggung sendiri nampaknya belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga terkadang banyak yang tak mengetahui beberapa pelayanan yang diberikan oleh Bumi Panggung seperti pelayanan dalam pembuatan NIK, pelayanan pengurusan proposal bantuan fasilitasi kegiatan, dan pelayanan-pelayanan lainnya.’ Ujarnya
“Bumi Panggung sendiri mulai tergerus dengan kurangnya personil yang memadai. Tidak banyak warga kalurahan yang mau bergabung mengelola kebudayaan ini secara bersama dalam sebuah lembaga di bawah naungan pemerintah desa. Akibatnya, desa budaya terancam tak lagi mempunyai pengelola yang nantinya akan berakhir dengan hilangnya predikat desa budaya itu sendiri.’ imbuhnya
Hingga kini, terdapat 23 warga dari 10 pedukuhan di wilayah Kalurahan Panggungharjo yang tergabung dalam Pengelola Desa Budaya Panggungharjo. Walau pada prakteknya bisa dihitung hanya separuh dari mereka yang aktif dalam berkegiatan. Dapat dikatakan hampir 85 persen pengelola desa budaya ini merupakan kaum muda. Yang artinya masih terdapat segelintir kaum millenial yang peduli akan kelestarian budaya tradisi di kalurahan ini. Berbicara mengenai pengelolaan, mindset yang dibangun adalah mengurusi budaya tradisi bukan merupakan suatu hal yang kuno. Namun dapat dilakukan dengan cara-cara keren selayaknya kaum modern era sekarang. Sebagai contoh saja, adanya website bumi panggung, pentas daring, sineprak, dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya segelintir orang ini bakal mempengaruhi kebijakan pengelolaan. Seperti prioritas program pengelolaan budaya kepada pedukuhan yang mempunyai kader budaya dalam lembaga desa tersebut.
“Masih terdapat banyak cita-cita yang belum tercapai dalam Bumi Panggung ini. Kader budaya pedukuhan, penerapan nilai dan norma tradisi, wisata berbasis hasil kebudayaan, culture public space, maupun pemberdayaan, masih menjadi bayang-bayang dalam angan. Tradisi lokal merupakan identitas budaya dari suatu masyarakat. Tanpa adanya pelestarian tentu jati diri tersebut akan memudar. Bumi Panggung tetap berharap masyarakat dapat berbondong bergotong royong guna mencapai pelestarian identitas budaya tersebut. Entah sebagai pelaku budaya tradisi, pelaku seni tradisi, maupun pengelola desa budaya.” pungkasnya
