Bantul (Keuangandesa.com) – Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kebupaten Bantul sudah dua tahun merintis tata pengelolaan sampah. Meskipun bukanlah satu-satunya desa di DIY yang mengelola produksi sampah dihasilkan rumah tangga warganya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup menginspirasi sejumlah aktivis pemberdayaan desa seperti dilakukan NGO dari Kendari, Sulawesi bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, beberapa waktu lalu menjadikan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) sebagai wahana belajar mengenal sistem pengelolaan sampah di lingkup desa.
Rombongan belasan aktivis pemberdayaan desa tengah mengikuti workshop tata kelola pemerintahan desa dipimpin langsung manager program Desa Lestari Yayasan Penabulu, Felicitas Ani Purwani, untuk menyaksikan langsung dari dekat pengelolaan sampah Desa Panggungharjo.
Didampingi jajaran direksi BUMDes, peserta berkesempatan menggali informasi tata kelola pengelolaan sampah, kiat, hingga tata manajemen BUMDesa.
Direktur BUMDes Desa Panggungharjo, Gatot Ferianto, mengatakan, wilayah desa yang luas, jumlah pendudukan yang besar, pertumbuhan penduduk cukup pesat dengan pertumbuhan penduduk, sampah dinilai akan menjadi salah satu permasalahan.
“Akhirnya kita dan desa menangkap masalah ini dengan merintis BUMDes. Dua tahun ini kami beroperasi,” kata Gatot kepada pengunjung.
Perjuangan Gatot dan beberapa aktivis desa bukan tidak menemukan hambatan. Hingga menginjak tahun ketiga BUMDes ini beroperasi tidak semua anggota keluarga Panggungharjo selaku produsen sampah otomatis menjadi pelanggan. Sampai saat ini, jumlah pelanggan jasa BUMDes baru menjangkau kurang dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) dari keseluruhan sebanyak 8.000 KK.Elevate your portfolio with cutting-edge AI solutions official website
Selebihnya, banyak KK di Panggungharjo memilih mengikuti pengelola sampah swasta lain yang justru menjadi kompetitor BUMDes. “Kami pakai kode etik menghadapi kompetitor karena juga menyadari munculnya BUMDes sampah ini lebih dulu pihak swasta,” tambahnya.
Namun demikian, Gatot meyakini, BUMDes yang dipimpinnya akan menunjukkan progres baik. Lebih-lebih tingkat warga penunggak bayar sampah cukup rendah yakni hanya sekitar 5 persen dari total pelanggan. Ia membagi cara dalam mengatasi tingginya penunggak sistem bayar bulanan dengan menggandeng PKK yang ada di dusun. Secara tidak langsung PKK dusun menjadi agen pemungutan tarif sampah Rp.10.000 per KK per bulan. Dengan melibatkan PKK sebagai agen penarik pungutan sampah setiap bulannya relatif lancar.
“Ada share hasil dengan kerjasama PKK. Jadi pungutan juga mempengaruhi pemasukan PKK juga,” imbuh Gatot sembari mengurai dibedakannya nilai tarif pelanggan rumah tangga dan tempat usaha.
Ia menambahkan dua tahun ini belum bisa memberikan pemasukan pendapatan uang kepada desa. Pasalnya, hasil pemungutan jasa sampah pelanggan berkisar Rp. 30 juta per bulan ini masih berkutat untuk membiayai tingginya kebutuhan operasional harian, penambahan aset, dan pembayaran karyawan tenaga jemput sampah.
Operasionalisasi penjemputan sampah di pelanggan warga Desa Panggungharjo ke titik pelanggan dilakukan dengan tiga armada yakni satu kendaraan roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga. Dari sampah yang diproduksi rumah tangga di Panggungharjo, pihak manajemen menyiapkan tenaga pilah. Sampah yang bernilai ekonomis dijual untuk penambahan pendapatan, sedangkan sampah jenis residu yang tidak dapat diolah dibuang ke Pembuangan Akhir Sampah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul.
“Untuk sementara pengolahan sampah menjadi pupuk sementara macet,” sambung Gatot.
Mahmud, salah satu peserta kunjungan sempat menanyakan tata penanganan sampah oleh para karyawan di RPS yang belum memperhatikan resiko atas sampah yang tiap hari dipilah berpotensi dalam keselamatan kerja dan kesehatan, meskipun dari sistem pengupahan sudah menembus Upah Minimal Kabupaten (UMK). Pihak direksi hendaknya memantau ketat karyawan agar terlindungi dari resiko kesehatan dan keselamatan dengan dukungan peralatan yang lebih memadai.
Lukman, peserta lain mengaku tertarik belajar tata kelola sampah Panggungharjo. Hanya saja, untuk diterapkan di tanah kelahirannya jumlah kepadatan penduduk dalam satu desa mengundang pesimistis. Terlebih, kebutuhan pembiayaan operasional harian cukup besar. Peserta kunjungan dari NGO Idrap dan Penabulu juga menyempatkan bertemu dengan para petugas disela kesibukan memilah sampah.
“Kalau dikelola dengan lebih baik. Sampah bisa mendatangkan berkah,” pungkas Kartolo aktivis pemberdayaan desa dari Yayasan Penabulu bertugas pendampingan di Desa Sumbermulyo, Bantul. Sebelumnya, rombongan juga belajar tata kelola Pemerintah Desa Panggungharjo dengan sejumlah perangkat desa dan staf desa. Desa ini pernah mencatat juara lomba desa tingkat nasional. (Endro Tri Guntoro)
