Panggungharjo (ANTARA) – Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyebut mayoritas badan usaha milik desa, atau usaha desa yang dikelola pemerintah desa di kabupaten ini belum sehat, sehingga masih membutuhkan pendampingan maupun dukungan pemerintah daerah.
“Di Bantul ini banyak BUMDes bermunculan, akan tetapi belum banyak yang sehat, BUMDes yang sehat itu artinya (usaha) yang menguntungkan, yang bisa menyetor devidennya kepada PADes (pendapatan asli desa),” katanya di Bantul, Selasa.
Menurut dia, padahal keberadaan BUMDes atau lembaga berbadan hukum yang dibentuk desa mengacu pada peraturan desa tersebut sangat berpengaruh terhadap kemandirian desa dan masyarakatnya, sehingga apabila BUMDes-nya sehat, maka masyarakat bisa menerima dampak positifnya.
“Kenapa ini penting, karena Undang Undang Desa itu mendorong desa supaya mandiri, mandiri itu artinya kemampuan fiskalnya harus kuat, tidak hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD), dana desa, tetapi mereka harus bisa mencari uang sendiri melalui BUMDes,” katanya.
Untuk itu, lanjut Wakil Bupati Bantul, pemerintah daerah akan memberikan dukungan baik pendampingan maupun sarana penunjang yang dibutuhkan BUMDes, dengan harapan dapat berkembang dan memandirikan masyarakatnya seperti di Desa Panggungharjo, Sewon.
“Ada beberapa skema bantuan kabupaten ke desa, diantaranya Desa Panggungharjo itu untuk penyempurnaan tempat pembuangan sampah sementara, rumah pilahnya, kemudian bisa memberikan hibah ke BUMDes, suport anggaran untuk kesehatan BUMDes,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantul, Sri Nuryanti mengatakan, dari total 75 desa se-Bantul, yang membentuk BUMDes hingga saat ini baru sebanyak 38 desa, namun diakui belum banyak yang maju.
“Dari 38 BUMDes itu yang maju dan mandiri baru tiga, yaitu BUMDes di Desa Panggungharjo, Desa Srimartani dan Desa Srigading,” katanya. (Hery Sidik)
Sumber: Artikel tahun 2020 www.antaranews.com
