Panggungharjo (BANTUL, KRJOGJA.com) – Sebagai komitmen menghindari praktik ‘money politics’, Padukuhan Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang (APU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung September mendatang.
Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bantul, Nuril Hanafi ditemui usai pelaksanaan jalan sehat deklarasi APU di padukuhan Krapyak Kulon, Minggu (1/3/2020) menuturkan Bawaslu Kabupaten Bantul secara gencar mengembangkan Gerakan Sosial Desa APU dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.
“Ada beberapa desa yang berminat bergabung dan berkomitmen mendukung gerakan sosial APU tersebut. Bawaslu Bantul melebarkan sayap gerakan sosial tersebut kepada berbagai komunitas masyarakat dan juga menyentuh tingkat Pedukuhan,” jelas Nuril.
Sebagai bentuk konkrit mengawali pedukuhan yang telah berkomitmen dan mendukung Gerakan Sosial APU tersebut adalah Pedukuhan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon. Berawal dari komunitas pokgiat (kelompok kegiatan) di pedukuhan Krapyak Kulon yang bekerjasama dengan Panwaslu Kecamatan Sewon.
“Berawal dari tumbuhnya niat tulus dan komitmen untuk menolak dan melawan politik uang yang sering terjadi pada setiap gelaran pemilu atau pemilihan baik tingkat nasional, daerah, maupun desa dalam hal ini pemilihan lurah. Meski praktiknya tidak mudah namun usaha mewujudkan harus terus didukung,” urainya lagi.
Adapun deklarasi Gerakan Desa APU dikemas dalam acara jalan sehat keliling desa. Adapun kegiatan ini diikuti sekitar 1.700 warga sekitar.
“Kami berharap gerakan sosial Anti Politik Uang ini mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di Bantul hingga tingkat desa dan pedukuhan, sehingga berkembang virus positif memerangi menolak dan melawan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu khususnya tahun 2020 ini pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul,” tambahnya lagi.
Dengan masifnya dukungan gerakan sosial Anti Politik Uang ini, imbuhnya maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, profesional, berintegritas, berkualitas, bermartabat, dan bersih dari praktik KKN dapat tercapai. (Aje)
Sumber: https://www.krjogja.com/
