Panggungharjo (Nusantara Medcom) – Program Akademi Desa 4.0 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diharapkan mampu mengentaskan desa dari ketertinggalan. Langkahnya dengan mengakselerasikan kinerja kementerian dengan lembaga lain disertai dengan informasi permasalahan desa secara utuh.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa peserta di Akademi Desa 4.0 sudah sekitar 200 hingga 300 orang. Mereka belajar dengan pendampingan dari 100 perguruan tinggi.
“100 perguruan tinggi itu yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa. Ada di Jakarta, Bali, Makassar dan Riau,” kata Anwar usai melantik pejabat baru Kemendes PDTT di Kampoeng Mataraman, Jalan Ringroad Selatan Nomor 93, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 12 September 2018.
Anwar mengatakan program untuk mengisi kekosongan dan gap pengetahuan ini penting untuk pengoptimalan pembangunan desa. Terlebih Kemendes PDTT telah melantik pejabat baru dari pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
“Antara kebijakan (pusat) dan di desa yang tak optimal karena pemahaman tak memenuhi di pedesaan, kita ingin mengakselesrasi dengan kementerian dan lembaga memanfaatkan teknologi informasi untuk sarana mempercepat pembelajaran,” kata dia.
Ia menilai, desa yang harus dilakukan afirmatif yakni desa yang masuk kategori tertinggal. Ia menyebut, desa yang masuk kategori tertinggal semakin kecil.
“Tahun ini ada sekitar 8000 desa yang dientaskan, sekarang tinggal 20.000-an (desa),” kata dia.
Desa Panggungharjo merupakan desa yang telah maju dan berkembang pesat, desa tersebut memiliki lima usaha yang dikelola di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Adapun lima unit usahanya yaitu jasa pengelolaan sampah, pengolahan sampah rumah tangga, produksi minyak, swalayan desa atau swadesa, dan Kampoeng Mataraman,” kata Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro.
Dari usaha itu, Desa Panggungharjo memiliki nilai keuntungan sekitar Rp 3 miliar dalam waktu delapan bulan. Di sisi lain, unit usaha desa itu mempekerjakan kelompok terpinggirkan, termasuk kelompok lansia.
“Ini juga sebagai jaring pengamanan sosial bagi warga yang rentan. Kami juga mengembangkan sistem aplikasi BUMDes untuk keterbukaan informasi,” kata dia. (RRN)
