Glugo (Harian Merapi)- Suasana berbeda nampak dalam prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT), Rabu (12/9) siang. Pelantikan 50-an pejabat tersebut dilaksanakan di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebagai wujud apresiasi kesuksesan desa tersebut mengelola dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pengambilan sumpah yang dilakukan di luar kantor Kemendes ini kali kedua dilaksanakan setelah sebelumnya sempat melakukan hal serupa di komplek transmigrasi di Sumatra. Seluruh pejabat mengenakan pakaian adat Jawa berupa surjan dan kebaya. Dalam kesempatan tersebut, jumlah dana desa yang setiap tahun mengalami peningkatan menjadi perhatian khusus yang disampaikan oleh Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi.
Usai mengambil sumpah, Anwar Sanusi menyebutkan bahwa setiap tahun pemerintah mengalirkan dana desa dengan jumlah yang terus bertambah. Tahun 2019 mendatang, pemerintah kembali menambah jumlah dana desa menjadi Rp 73 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 60 triliun. Jika dihitung dari jumlah desa di Indonesia yang berkisar 70 ribu desa, rata-rata setiap pemerintah desa mendapat aliran dana sekitar Rp 1 miliar pertahunnya.
“Dana desa ini untuk mengejar ketertinggalan desa, menjadi lebih maju seperti layaknya di kota,” sebutnya.
Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa dana desa tersebut harus dikelola dengan baik agar ada peningkatan kualitas yang signifikan. Terkait dengan pengawasannya, Kemendes PDTT sudah membentuk tim khusus, Satgas Dana Desa yang diharapkan mampu mengawasi dan mengamankan penggunaan dana desa. Selain itu koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terus dilakukan.
“Pengembangan BUMDes juga harus dilakukan, karena Panggungharjo ini sudah membuktikan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warganya,” paparnya.
Anwar memberi apresiasi besar kepada Pemerintah Desa Panggungharjo dengan BUMDesnya. Bahkan salah satu unitnya, Kampoeng Mataraman selama delapan bulan terakhir mampu memberikan pemasukan lebih dari Rp 3 miliar. Diakuinya, regulasi dari pemerintah pusat harus diterjemahkan dan diaplikasikan dengan baik oleh pemerintah desa, alhasil seperti Panggungharjo yang kini menjadi rujukan bagi sebagian besar desa se-Indonesia untuk pengelolaan BUMDes.
“Jika saja di Indonesia ini ada 10 % desa seperti Panggungharjo, pasti akan membawa peningkatan kesejahteraan yang signifikan,” paparnya.
Selain pelantikan pejabat, dalam kesempatan itu pihaknya juga membuka pelatihan pengelolaan BUMDes dan pelatihan calon transmigran. Kedua program ini menjadi andalan Kemendes PDTT untuk meningkatkan kesejahteraan. Transmigrasi contohnya, Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra masih menjadi target utama penjaringan calon transmigran. Kemudian daerah tujuan transmigrasi masih berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Tahun ini pihaknya memberangkatkan sekitar 1.000 transmigran yang ditempatkan di sebuah wilayah. Diharapkan wilayah tersebut mampu berkembang dengan komposisi transmigran sebanyak 70 persen dari masyarakat lokal.
“Sekarang tidak lagi berkutat pada pertanian, tapi bisa juga di perkebunan atau juga jasa perdagangan,” jelasnya.
Sementara, Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengakui dana desa di Bantul cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tahun 2018 ini, dana desa yang mengalir ke Kabupaten Bantul mencapai Rp 79 miliar. Sebanyak 75 desa yang ada memanfaatkannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pun begitu, politisi PKB ini menyebutkan sebagian besar dana desa digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan bersifat fisik. Sementara sebagian kecilnya untuk pemberdayaan.
“Kami berharap pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desa ini sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya. Sehingga bisa sangat efektif untuk kesejahteraan,” harapnya. (C1)
Sumber : Artikel tahun 2018 harianmerapi.com
