Panggungharjo (Media Panggungharjo) – Ibu-ibu Tim Pengerak PKK Desa Panggungharjo tampak antusias dalam mengikuti pelatihan tentang kampung Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan di Aula Balai Desa Panggungharjo pada Sabtu (10/02/2018) kemarin.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Umi Haniah, S.Farm., Apt (Ketua TP-PKK Desa Panggungharjo), Riris Yanuarti (Ibu Dukuh Jasem), TP-PKK Desa Panggungharjo, dan Paguyuban Istri Pamong (PIP) Desa Panggungharjo.
Dalam sambutannya, Umi Haniah, Ketua TP-PKK Desa Panggungharjo, menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan karena kampung KB merupakan salah satu program dari Presiden RI Ke-7, Ir. H. Joko Widodo. Menurut Umi, ia telah tepat mengundang narasumber dari Dusun Jasem, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, karena Dusun Jasem adalah kampung KB yang sempat dicanangkan oleh Presiden RI Ke-7.
Umi Haniah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul setiap kecamatan itu baru ada satu kampung KB.
“Sedangkan, di Kecamatan Sewon sudah mempunyai empat kampung KB. Jadi ini bisa menjadi batu loncatan bagi kita.” tutur Umi.
Untuk di Desa Panggungharjo sendiri yang akan dijadikan kampung KB yaitu Pedukuhan Cabeyan. Umi berharap, agar TP-PKK Desa Panggungharjo bisa memaksimalkan untuk penerapan kampung KB di Pedukuhan Cabeyan.
“Kami harap, Bu Riris bisa memberikan arahan dan gambaran tentang kampung KB supaya kami bisa melaksanakan kampung KB dengan baik dan benar.” pungkas Umi dalam sambutannya.
Sementara itu, Riris Yanuarti selaku narasumber pelatihan kampung KB, menuturkan bahwa untuk penggarapan kampung KB di dusun Cabeyan harus memperhatikan program KB, kesehatan reproduksi, kependudukan, pembangunan keluarga, dan lintas sektor.
“Awal mula menggarap kampung KB dengan adanya data kependudukkan harus dinamis dan akurat. Tapi juga harus ada kerjasama dari pemerintahan dan masyarakat agar kampung KB bisa terlaksana dengan baik.” ungkap Riris.
Riris menjelaskan, untuk pelaksanaan kampung KB terdiri dari Lurah Desa, RT, PKB, petugas lapangan sektor terkait, pembina kesejahteraan keluarga, dan PKK. Riris juga menambahkan, untuk menentukan kampung KB harus ada kriteria tertentu diantaranya keluarga prasejahtera, jumlah peserta KB di bawah rata-rata desa, dan wilayah yang mendasari.
“Kita juga perlu melakukan evaluasi untuk mengecek kegiatan kampung KB yang belum terlaksana agar kedepannya bisa berjalan dengan baik.” pesan Riris dalam paparannya. (E.M)
