Panggungharjo (Media Panggungharjo) – Rabu (01/07/2020) Serial Webinar ke-18 seri Kongres Kebudayaan Desa telah dibuka. Melalui zoom, KGPAA Pakualam X mewakili Sultan Hamengkubuwono X, Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, Giri Suprapdiono selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa PDTT menyampaikan sambutannya.
Kongres Kebudayaan Desa dengan tema “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” menyelenggarakan serial webinar dengan berbagai aspek untuk merumuskan tatanan baru yang responsif terhadap kondisi pandemi. “Secara tematik, membaca desa adalah sebuah instropeksi untuk eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia untuk mengevaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa senusantara,” ungkap KGPA Pakualam (Wagub DIY) yang sekaligus mewakili Gubernur Sultan Hamengkubuwono X.
Kenyataannya, desa di masa pandemi ini menjadi pertahanan terakhir bagi tatanan bernegara dan berbangsa dalam menghadapi krisis. Desa membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi masa krisis. “Ketangguhan desa tidak hanya karena memiliki air dan udara bersih serta pangan sehat yang ketiganya merupakan komuditas strategis dunia, tetapi juga karena desa memiliki pranata sosial berupa agama dan kebudayaan,” ungkap Lurah Wahyudi. Di desa, Agama tidak hanya sebagai ritus kebudayaan dan ekspresi, tetapi keduanya hadir untuk mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh orang desa saat ini kerap tercerabut. Hilangnya nilai kebajikan itu yang membuat orang-orang tergelincir pada kesahalan. Giri Suprapdiono selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK memberikan contoh beberapa koruptor yang sebenarnya merupakan orang desa tapi kehilangan nilai-nilai kebajikannya. Giri menyebutnya sebagai krisis “Orang Kota”. Menggunakan tanda petik dalam menyebut “Orang Kota” Giri lakukan agar tidak menggeneralisasi keseluruhan orang kota. Masih banyak juga orang kota yang memilikinilai kebajikan. “ Krisis “Orang Kota” itu karena mereka krisis keteladanan, kehilangan sikap apresiasi, dan tumbuhnya budaya matrelialistis,” jelas Giri sembari menyebutkan beberapa aktor koruptor di Indonesia.
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar ketika memberikan sambutannya merasa gembira dan menaruh besar harapan pada kongres ini. “Mudah-mudahan ini merupakan awal dari adanya Kongres Kebudayaan Desa tahun-tahun setelahnya,” harap Abdul Halim. Menteri desa melihat pentingnya acara ini karena memang desa memiliki tata nilai kemasyarakatan yang arif. Problem Solving yang dilakukan di desa ketika ada masalah terkadang membuatnya tidak perlu masuk ke ranah hukum. Cukup musyawarah dengan ditengahi tokoh masyarakat yang memiliki wibawa sosial, maka permasalahan akan selesai.
Begitu pula pada pidato kebudayaan, Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan merasa gembira dengan Kongres Kebudayaan Desa, “Saya gembira bahwa kebudayaan tidak dipahami semata-mata sebagai kesenian, tapi sebagai keseluruhan cara hidup, cara pikir, dan ritual kebudayaan dalam pengertian yang luas.”
Menghadirkan 95 narasumber dari berbagai profesi di seluruh Indonesia dalam seri Webinar diharapkan mampu menjawab persoalan ke-18 tema dengan berbagai perspektif. Harapannya praktisi dapat menyumbang ide dalam menghadapi era new Normal, akademisi bisa menyumbang ide reformulasikebijakan yang adaptif, dan jajaran pemerintahan dapat mengelaborasi kebijakan yang koheren bagi seluruh desa di Indonesia.
Output serial Webinar dan kegiatan Kongres lainnya seperti riset, festival, dan Call for Paper adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Harapannya RPJMDes dapat menjadi acuan bagi seluruh desa untuk membangun New Normal di seluruh desa Indonesia. (ZID)
