Panggungharjo (Kumparan.com) – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan seiring peningkatan pembangunan infrastruktur, peta transmigrasi berubah.
“Konsep transmigrasi tiga tahun terakhir tidak sekedar memindahkan penduduk. Namun bagaimana menumbuhkan sebuah kawasan kota mandiri,” ujar Sekertaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, disela melantik 50-an pimpinan tinggi pratama di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Rabu (12/8).
Perubahaan peta ini membawa Kemendes PDTT bahwa tidak lagi memberikan pelatihan calon transmigrasi pada persoalan pengelolahan lahan pertanian. Namun berkembang pada pelatihan keahlian yang lebih berorientasi pada jasa. Berubahnya peta konsep transmigrasi ini tidak hanya disebabkan peningkatan infrastruktur, namun juga disebabkan kucuran alokasi dana desa (ADD) yang meningkat tiap tahunnya sejak tiga tahun terakhir.
Tidak hanya merubah konsep, Kemendes PDTT juga melibatkan penduduk di daerah tujuan untuk ikut bertransmigrasi bersama dengan penduduk daerah lainnya. “Komposisi calon transmigrasi ini bertujuan agar tercipta kesepahaman antara mereka dalam mengembangkan daerahnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah lainnya,” katanya.
Karena itu, sebagai upaya membantu para transmigrasi mewujudkan kawasan kota mandiri. Kemendes PDTT bersama dengan 100-an perguruan tinggi memberikan pelatihan kepada 200-an pengelola BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan melalui Akademi 4.0 ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antara pengelola BUMDes dengan pembuat kebijakan di pusat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengelola bisa mengoptimalkan BUMDes sesuai kebijakan pusat.
“Salah satu contohnya adalah BUMDes Panggungharjo, Sewon, Bantul yang mampu meraih keuntungan hingga 3 miliar rupiah per tahun dengan mengembangkan Kampoeng Mataraman,” katanya.
Kemendes PDTT tahun ini berencana memberangkatkan sekitar 1000 KK sebagai calon transmigrasi yang tersebar di sembilan balai pelatihan. Mereka akan disebar di Kalimatan Utara, Sulawesi, dan Papua. Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, dengan alokasi dana desa sebesar Rp 79,7 miliar di tahun 2018 pemerintah desa di Bantul masih terfokus pada pembangunan infrastruktur.
“Panggungharjo menjadi contoh tepat bagaimana desa seharusnya mampu meraih pendapatan dari alokasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. (atx/adn)
Sumber : Artikel Tahun 2018 Kumparan.com
